Selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, Gubernur Rohidin ingin memastikan ketersediaan pangan di Provinsi Bengkulu ini benar-benar terjamin sehingga tidak ada gejolak harga ditingkat konsumen.
"Kita juga ingin membahas rantai distribusi, harga di tingkat petani termasuk juga komunikasi dalam menyampaikan informasi ke masyarakat tentang kondisi harga pangan agar tidak terjadinya gejolak di masyarakat," sampai Gubernur Rohidin.
Ketahanan pangan ini, menurutnya, merupakan salah satu unsur dari ketahahan nasional disamping ketahanan energy dan pertahanan dan keamanan agar negara kita berdaulat, kuat dan tahan dari serangan bangsa lain.
Dijelaskannya, guna menciptakan ketahahan pangan itu konsepnya tidak begitu rumit namun pada tahapan implentasinya yang kompleks sekali, sehingga muncul Badan Ketahanan Pangan yang sifatnya koordinatif dan operasionalnya menyasar semua sektor.
"Sederhana sebenarnya menciptakan ketahan pangan itu, yang pertama harus memiliki variabel data yang valid tentang ketersedaian produksi pangan, kemudian data konsumsi perkapita pangan, distribusi pangan serta adanya komunikasi untuk menyampaikan informasi tentang ketersedian pangan kepada publik" sebutnya.
Terkait issu tentang harga produk pangan ditangan petani yang murah dan ditangan konsumen tinggi, menurut Gubernur Rohidin, hal itu bisa diatasi jika akses transportasi jalan untuk mengangkut hasil bumi lancar. Seperti yang sedang diupayakannya kini, dengan membangun akses jalan pada sentra produksi petani, yang dapat menekan biaya operasional.
Sedangkan untuk menaikan produk pangan lokal, dirinya menegaskan untuk membentuk Satgas Pangan Lokal serta surat edaran tentang adanya ketersediaan pangan lokal disetiap kegiatan OPD.
"Sehingga produksi pangan lokal kita dapat terangkat kepermukaan, yang pada akhirnya akan menaikan harga pangan ditangan petani kita," ujarnya.
Rakor ini dihadiri Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI beserta rombongan, Kepala Dinas Ketahahan Pangan Provinsi Bengkulu, para Asiten dan Staf Ahli dilingkup Pemprov Bengkulu, unsur Forkompinda Provinsi yang diikuti para bupati/walikota se- Provinsi Bengkulu, Kelompok Tani, Bulog, Satgas Pangan, BPJS, Komisi II DPRD Provinsi serta anggota Dewan Ketahanan Provinsi Bengkulu.(febri)
0 Komentar