BBM Langka, Pemprov Bentuk Timsus

Seputarhukum.com - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah gelar rapat terbatas dengan pihak pertamina terkait kelangkaan stock BBM bersubsidi di Provinsi Bengkulu. Hal ini merupakan bentuk respon cepat pemerintah atas keluhan masyarakat. 

"Pemerintah merespon secara positif dan cepat, terkait dengan ketersediaan BBM yang mulai terbatas dirasakan masyarakat dan berimbas pada antrian pengisian BBM di SPBU hampir merata se Bengkulu," kata Gubernur Bengkulu saat konferensi pers di Media Center, 15/07.

Tentu hal ini menurut Rohidin sangat mengganggu tidak saja aktivitas ekonomi tapi juga kondisi sosial masyarakat. "Kondisi ini berlangsung cukup lama. Berbagai upaya yang bersifat kontemporer sudah kita lakukan. Seperti membuat zonasi, pembatasan pengisian dan sebagainya," jelas Rohidin di hadapan awak media didampingi oleh Asisten II, Kadishub, Kadis Perindag, dan Organda.

Rohidin menganggap bahwa pola seperti itu tidak menyelesaikan masalah. Dan persoalan-persoalan itu sementinya dihindari. "Kita harus mampu mencarikan solusi yang pasti terhadap persoalan-persoalan yang ada," tegas Rohidin.

Atas kondisi ini, Gubernur Rohidin langsung mengkonfirmasi pada pihak Pertamina. Dan ternyata, sejak masa antrian terjadi pihak Pertamina sudah melakukan menambahan kuota 15 persen. "Bulan Juli ditambah lagi 15 persen. Jadi total 25 persen minumum menambahan kuota BBM sejak Juli ini dari kondisi normal biasanya," terang Gubernur.

Logikanya, tambah Rohidin, jika sudah dilakukan penambahan 25 persen harusnya masalah selesai. Tidak akan ada lagi antrian di SPBU-SPBU. 

Artinya, kata Rohidin, pihak Pertamina menjalankan isi kesepakatan bersama pada akhir 2018 lalu antara pemerintah provinsi Bengkulu, Pertamina dan BPH Migas, Bengkulu mendapatkan kouta tambahan untuk kebutuhan BBM. Baik kebutuhan solar maupun bensin premium.

Alhasil, mulai Januari hingga April pemenuhan kebutuhan BBM Bengkulu relatif stabil. Bahkan jelang puasa masih lumayan baik keadaan di Bengkulu dibanding dari sebelumnya.

Namun, kondisi kelangkaan terasa lagi mulai bulan Mei akhir, dan Juni. Dan parah sekali mulai akhir Juni dan awal Juli ini hingga mengakibatkan antrian yang sangat panjang di hampir semua SPBU yang ada di Kota Bengkulu.

Atas kondisi ini, Gubernur Bengkulu meminta pada pihak pertamina untuk menghilangkan terkait zonasi-zonasi dan pembatasan pengisian. "Ini sangat tidak produktif bagi ekonomi masyarakat. Terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan usaha kecil menengah," jelas Rohidin.

Kemudian Rohidin meminta untuk membentuk tim khusus, Asisten II Setda Provinsi Bengkulu Yuliswani sebagai koordinator bersama Disperindag, Dishub, Satpol PP, Organda, Pertamina, guna menyelidiki fenomina ini langsung ke lapangan dengan cara mendatangi SPBU-SPBU yang ada di Kota Bengkulu agar tidak berlarut-larut.(MC-ambo)